Minggu, 19 Nopember 2017 | 17:26 WIB

The Korean Invasion (2)

The Korean Invasion (2)
Kamis, 20 September 2012 / columns / majalah pialang edisi 12

 

Selain membikin gemuk pundi-pundi hasil free atau tarif transaksi pemiliknya, online trading fenomenal mendongkrak jumlah investor yang saat ini berjumlah 350 ribu. Tak lain, karena sekarang, siapapun dengan modal minimal Rp5 juta—untuk mahasiswa bisa Rp2 juta—bisa bertransaksi saham melalui komputer atau telepon genggam. Bagi nasabah, menggunakan jasa online trading juga lebih masuk akal dibandingkan memakai jasa sales yang menerapkan tarif beli 0,25% dan tarif jual 0,35% sementara lewat perangkat online, tarif beli hanya 0,18% dan tarif jual cuma 0,28%.
Dalam kasus tertentu, sejumlah broker online trading seperti E-Trading berani memberikan tarif transaksi hingga 0,1% untuk nasabah berkantong tebal dan sering bertransaksi. Tarif resmi mereka ada tiga kelompok. Untuk minimal investasi Rp10 juta, tarif beli 0,15% dan tarif jual 0,25%, minimal investasi Rp50 juta tarif beli 0,12% tarif jual 0,22%, dan minimal investasi Rp100 juta tarif beli 0,1% dan tarif jual 0,2%. Dua kelompok tarif terakhir, biasanya dibalut dalam program promosi.
Bagi nasabah ini menguntungkan karena dananya tak terlalu banyak di sedot broker acap kali bertransaksi. Namun kasak-kusuk dikalangan pemilik sekuritas, nilai tarif yang terus melandai untuk menggoda nasabah baru sudah tidak sehat. Perang antar sekuritas sudah terjadi secara terbuka. “Ini sudah gila,” ujar salah satu eksekutif di sekuritas. Padahal dari setiap hasil tarif transaksi yang diterima broker sebanyak 0,4% distor ke self regulatory organization (SRO). “Artinya, mereka cuma ambil 0,06%, untuk tarif 0,1% transaksi.”
Direktur Utama MNC Securities Wito Mailoa bercerita, ia seringkali diadu oleh nasabahnya untuk memberikan tarif transaksi murah. “Dia bilang ke saya. Mereka diberi fee begini sama si broker A. Anda bisa kasih berapa? Kalau saya mau kasih rendah, dia mau pindah,” katanya ketika ditemui Majalah Pialang September silam. Telah terjadi kanibalisme secara telanjang di ladang bursa saham. “Sekarang kanibalisasi sudah terjadi,” tegas Wito. Hitungan dia, meskipun sepintas tarif 0,1% tidak masuk akal, namun dalam skala tertentu nilai bisnisnya sungguh menggiurkan. “Contoh, 500 juta transaksi kali0,10 kali 20 hari kerja, sama dengan satu miliar,” kata dia.
Kanibalisme   nasabah   membuat sekuritas-sekuritas yang baru memulai online trading merasa frustasi. “Kalau saya baru masuk, saya punya biaya besar, kalau saya harus kompetisi dengan fee yang turun, kapan saya BEP (break event point) nya,” kata Wito. “Sedangkan mereka yang sudah dapat untung, dulu belum ada persaingan, dan sudah dapat fee besar.” MNC Securities meluncurkan sistem online trading yang diberi nama Bhakti Online Brokerage atau BOB pada Januari 2010. Perang tarif transaksi ini sulit menemukan jalan keluar. Konsesus diantara broker bisa berujung pada tudingan kartel, sementara   peraturan yang ada justru membatasi batas atas. 
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) sudah menilai, perang tarif mulai meresahkan. Padahal penggunaan fasilitas online trading rupanya belum menambah nilai transaksi secara signifikan, seperti tujuan awal pengembangannya. Sampai sekarang, masalah ini tak pernah terselesaikan. Demam Korea lewat online trading telah merombak wajah Pasar Modal Indonesia, dan sebentar lagi ditiru sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang dijadwalkan terbentuk pada 2013, mengacu pada konsep otoritas Korea. Ini buah dari hasil studi banding 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Inggris dan Jerman, dan 15 lain ke Jepang dan Korea Selatan. Ketika diputuskannya Rancangan Undang-Undang OJK disahkan, pilihan model jatuh pada korea.
Di Korea Selatan, otoritas sektor keuangan dibawah kendali  Financial  Supervisory Services (FSS) yang bertugas sebagai pengawas lembaga perbankan dan non bank, pasar modal dan asuransi. FSS selanjutnya berada dibawah regulator atau pengambil kebijakan yang diisi sejumlah komisioner dalam Financial Services Commision (FSC). Menurut mantan Ketua Panitia Khusus RUU OJK Nusron Wahid, pilihan atas Korea lebih kepada kesamaan praktik regulasi dan pengawasan sektor keuangan sebelum memiliki OJK. “Karena pengawasan perbankan tadinya juga ada di bank sentral. Sedangkan non bank di pemerintah. Karakternya mirip,” ujar dia.
Dibaca : 1527 kali
Baru dibaca Terpopuler