Rabu, 22 Nopember 2017 | 19:50 WIB

Pembangunan Jalan Masih Terkonsentrasi di Jawa

Rabu, 17 Juli 2013 / sectoral / antara

Jakarta, investorpialang.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai prioritas pembangunan jalan raya maupun pemeliharaannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Kami mengimbau Pemerintah hendaknya mengubah paradigma pembangunan dan pemeliharaan jalan raya agar menyebar secara merata di seluruh Indonesia," kata Sekretaris Jenderal MTI Ellen Tangkudung pada diskusi "Forum Regislasi: RUU Jalan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Ellen, ada tiga moda transportasi di Indonesia, yakni transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut.

Dari tiga moda transportasi tersebut, menurut Ellen, anggaran terbesar dialokasikan pada moda transportasi darat dan pada transportasi darat prioritas pembangunan serta pemeliharaan jalan, terutama di Pulau Jawa.

"Pemerintah lebih terkonsentrasi pada pembangunan jalan di Pulau Jawa, seharusnya membuat prioritas yang sama di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa ekses dari prioritas pembangunan moda transportasi darat sehingga beban transportasi yang terberat pada moda transportasi darat.

Padahal, kata dia, Pemerintah hendaknya bisa membagi beban transportasi darat pada moda transportasi laut. Misalnya, pengangkutan alat-alat berat atau barang-barang berat, seperti besi baja, semen, dan tiang pancang, hendaknya bisa menggunakan kapal.

Menurut Ellen, dengan membagi sebagian beban transportasi darat pada transportasi laut, kepadatan beban dan arus lalu lintas menjadi berkurang.

Pada kesempatan tersebut, Ellen juga menyoroti, masih belum disiplinnya kendaraan bertonasi tinggi yang melintasi jalan-jalan kabupaten yang hanya mampu menahan beban dengan tonase rendah.

"Dampaknya cepat terjadi kerusakan jalan," katanya.

MTI mengusulkan kepada Pemerintah agar mengatur arus lalu lintas kendaraan sesuai dengan tonasenya dan jika terjadi pelanggaran hendaknya dikenakan sanksi.

Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah diatur soal pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan sanksi.

"Namun praktiknya, tidak pernah ada sanksi," katanya.

Ellen juga menyoroti, bukan hanya kendaraan, para pedagang yang berdagang di tengah badan jalan juga melanggar hukum karena tidak sesuai dengan peruntukan jalan sehingga bisa dikenai sanksi.

Dibaca : 582 kali
Baru dibaca Terpopuler