Rabu, 22 Nopember 2017 | 19:49 WIB

Pengamat Minta Pemerintah Dorong Investasi Industri Hilir

Senin, 26 Agustus 2013 / sectoral / antara

Jakarta, investorpialang.com - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk mendorong investasi industri hilir dan barang substitusi impor yang dinilai dapat memperbaiki neraca perdagangan.

"Jika industri hilir dan barang substitusi impor ini berkembang, maka akan menekan impor bahan baku, sehingga neraca perdagangan kita akan 'sehat' karena impor berkurang," katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Enny menjelaskan jika defisit neraca perdagangan bisa ditekan, maka inflasi juga bisa dikendalikan.

Dia menyebutkan hingga saat ini investasi yang berkembang justru industri 'non-tradable' seperti otomotif.

Pada trwiulan II 2013, neraca perdagangan produk nonmigas dan gas surplus 4,7 miliar dolar AS. Namun, untuk minyak dan produk minyak defisit 5,3 miliar dolar AS.

Sementara itu, menurut dia importasi banyak dilakukan di sektor bahan pangan (volatile food), seperti beras, daging sapi, cabai dan lain-lain yang berkontribusi besar terhadap inflasi.

"Secara hipotesis, 'volatile food' ini mempengaruhi terhadap stabilitas harga pangan. Jadi, sampai seberapa besar kita bisa kendalikan inflasi bisa dilihat dari seberapa besar pangan bisa distabilkan," katanya.

Namun, dia mengatakan harga di pasar komoditas belum mendukung dari sisi produsen, yakni rendahnya penentuan harga oleh petani.

"Selama ini yang menentukan itu tengkulak dan pedagang, sehingga petani kita lemah meskipun jumlahnya banyak," katanya.

Bahkan, dia mengatakan perbedaan harga dari petani ke pedagang bisa mencapai 98-100 persen.

"Struktur pasar seperti ini tidak rasional," katanya.

Karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk mendorong investasi di industri hilir dan industri substitusi barang impor, termasuk "volatile food" agar importasi bisa ditekan, sehingga penghematan bisa dilakukan.

Saat ini pemerintah dalam empat kebijakan ekonominya berupaya untuk mempercepat investasi dengan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan.

Dibaca : 608 kali
Baru dibaca Terpopuler