Senin, 20 Nopember 2017 | 11:02 WIB

KIP Dorong Transparansi Informasi Sektor Migas

Sabtu, 30 Agustus 2013 / sectoral / antara

Mataram, investorpialang.com - Komisi Informasi Publik (KIP) mendorong terlaksananya transparansi informasi di sektor minyak dan gas (migas), mengingat hingga kini banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) itu.

"Perlu didorong transparansi informasi itu, karena hingga kini sebagian besar rakyat Indonesia masih tidak menyadari jumlah penerimaan dari sumber daya alam yang mengalir ke pemerintah daerah," kata Komisioner KIP Dono Prasetyo, pada sosialisasi pelayanan informasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.

Pada momentum sosialisasi itu, Dono memaparkan standar layanan informasi publik dan pengecualian informasi publik, serta kaitannya dengan transparansi informasi di sektor migas.

Ia mengatakan, data tentang berapa besar penerimaan tahunan atas bagi hasil untuk pemerintah daerah dari suatu perusahaan tertentu belum pernah dilaporkan secara publik.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal disekitar daerah operasi produki migas, mineral dan batubara, berada dalam posisi yang lemah untuk menuntut pelayanan publik dari pemerintah daerah.

Padahal transparansi informasi di sektor migas, telah mengemuka dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerapkan Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (EITTI).

EITTI merupakan standar global yang diterapkan di 37 negara, termasuk di Indonesia.

EITTI mendorong pelaporan oleh para produsen migas, mineral, dan batubara atas apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.

"Sebaliknya pemerintah wajib melaporkan penerimaan negara dari perusahaan minerba," ujarnya dihadapan lebih dari 100 orang peserta sosialisasi pelayanan informasi sektor ESDM itu. Pada kesempatan itu, Dono juga memaparkan dasar pengajuan sengketa, yakni sengketa itu didaftarkan pada komisi informasi oleh pemohon jika terjadi penolakan atas keberatan atau keberatan tidak ditanggapi.

Ia mengacu kepada pasal 35 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan jelas, seperti tidak tersedianya informasi sebagaimana amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak dipenuhinya permintaan informasi (yang bukan rahasia negara atau pribadi), dan pengenaan biaya yang tidak wajar," ujarnya.

Dibaca : 736 kali
Baru dibaca Terpopuler