Senin, 18 Juni 2018 | 10:35 WIB

Ini Alasan Resmi Pemerintah Kenakan Bea Keluar 65 Produk Tambang

Kamis, 24 Mei 2012 / sectoral / st10

Pialang News, Jakarta – Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterbitkan hari ini menjelaskan alasan pemerintah mengenakan bea keluar untuk 65 produk tambang. Berikut ulasannya.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara signifikan antara lain ekspor bijih nikel meningkat 800%, bijih besi 700%, dan bijih bauksit 500% mengingat adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri tahun 2014.

Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dan menjaga kelestarian sumber daya alam diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral.

Melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengendalian ekspor bijih (raw material atau ore) mineral. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri teknis terkait.

Pertama, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Tambahan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tersebut mengatur mengenai:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Minerba.

2. Rekomendasi tersebut di atas diberikan setelah Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan antara lain:

a.   status IUP Operasi Produksi dan IPR Clear and Clean;

b.   melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada Negara;

c.   menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri; dan

d.   menandatangani pakta integritas.

Kedua, pemerintah juga telah menetapkan tata niaga ekspor pertambangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan yang mengatur 65 (enam puluh lima) produk pertambangan. Dalam tata niaga tersebut diatur ketentuan mengenai:

a.    Produk pertambangan yang dapat diekspor harus berasal dari pemegang IUP/IUPK OP, IPR, dan/atau Kontrak Karya (KK);

b.    Ekspor produk pertambangan hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar (ET) Produk Pertambangan yang diperoleh dari Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM;

c.    Pelaksanaan ekspor dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan rekomendasi dari Kementerian ESDM dan setelah dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis dari surveyor.

Ketiga, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2012.

Pada PMK tersebut pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor 65 (enam puluh lima) komoditi bijih (raw material atau ore) mineral baik logam, bukan logam, dan batuan serta campurannya.

“Kebijakan bea keluar adalah instrumen untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri sehingga diharapkan dapat mendukung hilirisasi industri berbasis mineral nasional,” demikian pernyataan pemerintah dalam siaran pers.

Tarif Bea Keluar atas ekspor bijih mineral dikenakan secara flat sebesar 20% dari Harga Patokan Ekspor (HPE) mineral. Dengan pengenaan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian ekspor mineral dalam bentuk bijih atau raw material atau ore. Selanjutnya pemungutan Bea Keluar atas ekspor bijih mineral akan dipantau pelaksanaannya di lapangan untuk melihat efektivitasnya.

Pelayanan ekspor akan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan tata niaga ekspor tambang mineral. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka tata niaga ekspor tambang mineral dan pengamanan penerimaan negara.

Dibaca : 1185 kali
Baru dibaca Terpopuler