Senin, 20 Nopember 2017 | 11:06 WIB

Kementan Targetkan Asuransi Pertanian Berjalan 2014

Jumat, 01 Agustus 2013 / sectoral / antara

Jakarta, investorpialang.com - Kementerian Pertanian menargetkan program asuransi pertanian dapat dijalankan mulai 2014 dan diprioritaskan untuk petani padi yang mengalami gagal panen.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot S Irianto di Jakarta, Rabu mengatakan, hingga saat ini program tersebut masih sebatas usulan karena belum diputuskkan di APBN.

"Asuransi ditargetkan untuk petani gagal panen dan ekonomi lemah terutama di tanaman pangan. Dari ancaman kekeringan, banjir dan serangan OPT," katanya.

Pada tahap awal, tambahnya, asuransi akan ditetapkan untuk lahan petani seluas 2,4 juta hektare atau sekitar 20 persen dari luas lahan, dengan target sebaran di 17 provinsi sentra produksi padi di Indonesia.

Menurut dia, saat ini secara sistim, penerapan asuransi lebih siap karena Kementerian Pertanian sudah melakukan ujicoba di tiga provinsi dengan menggandeng perusahaan asuransi Jasindo.

Secara rinci Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Mulyadi menyatakan saat ini dari ujicoba asuransi di tiga provinsi dari luasan 3000 hektare, yang terealisasi dan mengajukan klaim luasanya sebesar 168 hektare.

"Ujicoba akan dilanjutkan pada musim tanam oktober, sedangkan untuk asuransi sesuai amanat UU. Kami targetkan pada Februari tahun depan bisa terealisasi," ujarnya Menurut Mulyadi, kriteria yang ditetapkan untuk asuransi pertanian yaitu petani maksimal lahan nya seluas 2 hektare dengan tingkat puso atau gagal panen seluas 75 persen.

Jadi setiap petani nantinya dibebani premi sebesar 20 persen dari total 180 rupiah untuk setiap hektare.

Mulyadi menambahkan, rencana penerapan asuransi sesuai dengan amanat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 33 yang mengamanatkan pemerintah memberikan premi asuransi kepada petani.

Dia menyatakan, penerapan asuransi hanya membutuhkan Permentan dan sekarang sedang disiapkan peraturan tersebut.

"Kami ingin secepatnya dan sudah kita bahas paling lambat September. Jadi kalau tahun depan dianggarkan dalam APBN maka bisa implementasikan Februari," katanya.

Dibaca : 658 kali
Baru dibaca Terpopuler