Senin, 20 Nopember 2017 | 10:57 WIB

Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan

Jumat, 12 Maret 2015 / sectoral / investor pialang

IPNEWS - Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, aset yang dikelola Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas industri asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta lembaga jasa non bank lainnya telah tumbuh rata-rata 19,21% per tahunnya yang pada 31 Januari 2015 mencapai Rp 1.574,35 triliun. Tingginya tingkat pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan. Namun, OJK selaku pengawas IKNB berpandangan bahwa kontribusi IKNB pada pembangunan nasional masih memiliki ruang yang luas untuk peningkatan. OJK mendorong pelaku di IKNB untuk senantiasa meningkatkan kontribusinya melalui berbagai strategi.

Disamping aspek pengembangan industri, OJK selaku pengawas IKNB juga berupaya secara preventif dan proaktif menjaga kesehatan industri dengan memperhatikan perkembangan makro perekonomian yang mempengaruhi kondisi industri. Berikut disampaikan upaya OJK dalam memelihara tingkat kesehatan industri keuangan nonbank dan dalam rangka meningkatan kontribusi IKNB dalam pembangunan nasional.

 

I. MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

  1. PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), OJK diamanatkan untuk menyusun peraturan pelaksanaan dari UU tersebut 2 tahun 6 bulan sejak UU Perasuransian diundangkan (17 April 2017). OJK telah mengidentifikasi terdapat 41 ketentuan yang diamanatkan untuk disusun peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan 41 amanat tersebut, OJK telah mengelompokkan Peraturan pelaksanaan amanat UU Perasuransian menjadi 17 Peraturan OJK. Untuk tahun 2015 OJK menargetkan dapat merampungkan 13 Peraturan OJK dan sisanya sebanyak 4 Peraturan OJK akan diselesaikan pada tahun 2016.

OJK telah melakukan kick-off meeting penyusunan peraturan pelaksanaan UU Perasuransian dengan mengundang asosiasi industri.  Selanjutnya, penyusunan paket Peraturan OJK tersebut akan melibatkan asosiasi dan mengikuti proses rule making rule di OJK. Selain menyusun 17 Peraturan OJK, OJK akan berperan aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penyusunan UU mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis dan 2 peraturan pemerintah amanat UU Perasuransian.

 

Berikut adalah daftar 17 Peraturan OJK tersebut:

No Judul Peraturan OJK  Target Penyusunan
1 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi (PA), Perusahaan Asuransi Syariah (PAs), Perusahaan Reasuransi (PR) dan Perusahaan Reasuransi Syariah (PRs)  2015
2 Perizinan Usaha dan Kelembagaan  Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 2015
3 Kesehatan Keuangan PA dan PR  2015
4 Kesehatan Keuangan PAs dan PRs  2015
5 Penyelenggaraan Usaha PA, PAs, PR, dan PRs  2015
6 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 2015
7 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Profesi Bagi Perusahaan Perasuransian 2015
8 Pengelola Statuter

2015

(saat ini sedang proses penyusunan draft

 9 Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan  PA, PAs, PR, dan PRs 
10 Prinsip Mengenal Nasabah  2015
11 Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pemblokiran Kekayaan  PA, PAs, PR, dan PRs  2015
12 Penyelenggaraan Program Asuransi Wajib  2015
13 Usaha Perasuransian Yang Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama  2015
14 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

2016

(Saat ini sudah ada POJK yang mengatur, tetapi perlu disesuaikan dengan UU Perasuransian)

15 Tata Kelola Perusahaan Perasuransian 
16 Lembaga Mediasi 
17 Pemeriksaan Perasuransian 

 

  1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK (LJKNB)

OJK secara berkesinambungan meningkatkan aspek kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank sehingga mampu memenuhi janji/kewajibannya kepada masyarakat. Aspek pengelolan risiko yang terpola dengan baik diyakini akan mampu meminimalisir kegagalan LJKNB dalam memenuhi kewajibannya baik dari risiko yang berasal dari internal perusahaan maupun dari sumber eksternal.

Untuk itu OJK telah menetapkan peraturan mengenai Manajemen Risiko di LJKNB. OJK mendorong LJKNB melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko yang timbul dalam upaya menjalankan usaha sesuai dengan peraturan, standar, dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.

Secara lebih terperinci maksud Pengaturan mengenai Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

  1. memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai penerapan manajamen risiko di LJKNB;
  2. mendorong penerapan manajemen risiko di LJKNB serta meningkatkan kesamaan level kebijakan penerapan manajemen risiko pada masing-masing sektor;
  3. memberikan arahan/guideline bagi LJKNB dalam rangka melaksanakan manajemen risiko; dan
  4. menjadi salah satu acuan bagi regulator untuk menilai pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh LJKNB.

Pengaturan Manajemen Risiko ini diterapkan pada perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun baik yang konvensional maupun syariah serta perusahaan pialang asuransi dan reasuransi dengan beberapa pokok pikiran pengaturan sebagai berikut:

  1. Penerapan Manajemen Risiko LJKNB paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB;

b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko;

d. sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai; dan

e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

  1. Kewajiban bagi LJKNB untuk menyusun penilaian sendiri (self assesment) terhadap penerapan manajemen risikonya setiap tahunnya dan disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya, yang direncanakan akan dimulai sejak 28 Februari 2016.

 

  1. DAMPAK PERKEMBANGAN PENURUNAN NILAI TUKAR TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Memperhatikan kondisi nilai tukar rupiah pada beberapa minggu terakhir, OJK telah melakukan kajian dampak dan stress test perubahan nilai tukar pada perusahaan pembiayaan yang di industri keuangan non bank memiliki eksposure yang relatif tinggi terhadap valuta asing. Berdasarkan data dalam laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan periode Januari 2015, total pinjaman Perusahaan Pembiayaan baik berasal dari pinjaman langsung maupun melalui penerbitan obligasi sebesar Rp307,24 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pinjaman valuta asing sebesar USD6,73 miliar (ekuivalen Rp84,96 triliun) dan JPY277,09 miliar (ekuivalen Rp29,65 triliun), sehingga total pinjaman valuta asing ekuivalen sebesar Rp114,60 triliun. Kewajiban perusahaan pembiayaan dalam mata uang valas yang akan jatuh tempo pada tahun 2015 adalah sebesar Rp29,47 triliun, dengan rincian yaitu kewajiban jatuh tempo dalam mata uang US Dollar sebesar ekuivalen Rp25,61 triliun dan dalam mata uang JP Yen sebesar ekuivalen Rp3,86 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan paparan Perusahaan Pembiayaan terkait dengan pengelolaan risiko nilai tukar :

  1. Secara umum industri pembiayaan mengambil kebijakan hedging melalui natural hedging atau instrumen derivatif cross currency swap.
  2. Natural hedging dilakukan melalui matching currency antara sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan, sehingga sumber penerimaan dalam bentuk valas tertentu dapat men-set-off kewajiban untuk jenis valas yang sama.
  3. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki foreign currency gap, perusahaan mengambil langkah antisipatif dengan melakukan hedging melalui cross currency swap, sehingga risiko nilai tukar tersebut diharapkan dapat dimitigasi dengan baik.
  4. Dengan demikian, dampak kenaikan beban pinjaman valas tersebut tidak menurunkan ekuitas secara langsung bagi Perusahaan Pembiayaan.
  5. Ketentuan kewajiban full hedge bagi industri Perusahaan Pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valuta asing telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

 

II. MENINGKATKAN KONTRIBUSI INDUSTRI KEUANGAN NONBANK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam upaya mendorong pelaku di IKNB untuk senantiasa meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional, OJK telah menyusun strategi yang dituangkan dalam beberapa program konkret yang antara lain adalah: 

 

  1. SINERGI INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT.

Dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap layanan keuangan khususnya Industri Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tengah menggiatkan sinergi antara koperasi dan para pelaku di Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kegiatan ini melibatkan seluruh asosiasi di IKNB sebagai perwakilan para pelaku seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan penjaminan dan pegadaian.

Sinergi antara para pelaku usaha di sektor IKNB dan gerakan koperasi indonesia diharapkan dapat meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap layanan keuangan bukan bank serta mendukung upaya inklusi keuangan, khususnya di sektor IKNB.

Sebagai langkah awal dalam mensukseskan kerjasama OJK dan Kemenkop UKM ini, telah dibentuk Kelompok Kerja “Peningkatan Sinergi Industri Keuangan Non Bank dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah” yang mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

  1. Menyusun database kebutuhan layanan keuangan non-bank pada koperasi dan UMKM di seluruh tanah air setara bertahap,
  2. Melakukan analisis potensi pasar dan persaingan usaha sesuai dengan  karakteristik dan ruang lingkup koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
  3. Merumuskan dan menyusun mekanisme sinergi antara pembiayaan, modal ventura, produk asuransi, dan penjaminan yang ditujukan untuk sektor koperasi, usaha kecil dan menengah;
  4. Membantu menyusun proses bisnis dan analisis kelayakan usaha bagi para pelaku Industri Keuangan Non Bank yang akan turut serta berperan di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah.

Kelompok Kerja tersebut juga akan menghasilkan grand design “Sinergi Industri Keuangan Non Bank dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah” sebagai panduan bagi para pelaku usaha di sektor IKNB untuk dapat menjalankan usahanya dengan tetap mendukung program peningkatan keuangan inklusif melalui kerja sama dengan koperasi dan UMKM. Grand design ini direncanakan akan diresmikan pada bulan Juli 2015.

Dengan adanya grand design “Sinergi Industri Keuangan Non Bank dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah” tersebut diharapkan dapat membuka akses keuangan yang lebih besar bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

 

  1. PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN IKNB PADA SEKTOR MARITIM

Kontribusi pembiayaan IKNB pada sektor maritim masih minim berkisar 0,7% dari total pembiayaan industri keuangan di sektor maritim. Dalam rangka meningkatkan akses IKNB pada industri maritim, Asosiasi dan pelaku IKNB telah membentuk Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Industri Maritim (Pokja Maritim). Dalam rangka pelaksanaan program kerja Pokja Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (Pengawas IKNB) bersama dengan KKP telah mendukung kegiatan Pokja Maritim berupa survey pada lokasi yang dinilai potensial untuk dijadikan Pilot Project Sinergi IKNB dengan Industri Maritim sekaligus melakukan sosialisasi kepada pelaku maritim khususnya kelompok nelayan di daerah tersebut.

Kegiatan survey dan sosialisasi yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah di Klungkung yang dipusatkan di wilayah pemindangan ikan di Kusamba dan wilayah galangan kapal Benoa pada tanggal 26 Februari 2015. Selanjutnya survey dan sosialisasi telah dilakukan di Yogyakarta tanggal 6 dan 7 Maret 2016 di perkampungan nelayan Pantai Sadeng dan sentra kulakan ikan segar di Bantul. Hari ini tanggal 12 Maret 2015 dan 13 Maret 2015, tim Pokja Maritim sedang dan akan melakukan survey dan sosialisasi di Batam. Setelah itu kegiatan serupa akan dilakukan di  Kendari, Makassar dan Sibolga.

Dari hasil awal kegiatan survey dan sosialisasi sejauh ini, telah diidentifikasi 4 (empat) pilar industri kelautan dan perikanan yang dapat menjadi objek pembiayaan IKNB yaitu:

  1. Pilar Pembiayaan Hulu

Mencakup pembiayaan yang tujuannya untuk membiayai keperluan pelabuhan, seperti kapal, bahan bakar solar, alat tangkap (jaring, pancing, alat pemberat), es balok, gudang;

  1. Pilar Pembiayaan Hilir

Mencakup pembiayaan kepada kegiatan masyarakat nelayan setelah dilakukannya penangkapan ikan seperti freezer, cool box, wajan, kompor, sealer;

  1. Pembiayaan Budi Daya

Mencakup pembiayaan yang tujuannya untuk membiayai keperluan selama dilakukannya pembudidayaan ikan, contohnya untuk pembelian benih ikan, pembelian pelet ikan, pembelian vaksin, dan lain-lain;

  1. Pilar Pembiayaan Bahari Pariwisata

Mencakup pembiayaan yang dilakukan untuk keperluan para pengrajin handycraft, pengusaha kuliner, dan para pengusaha wisata.

Industri Keuangan Non Bank pada dasarnya mampu dan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada seluruh pilar tersebut. Dari sisi regulasi, pada tanggal 19 November 2014 telah ditetapkan Peraturan OJK no 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Melalui peraturan tersebut, OJK telah memperluas cakupan kegiatan perusahaan pembiayaan sehingga mampu melingkupi seluruh kegiatan yang dibutuhkan di sektor maritim. 

 

  1. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Dalam rangka mempersiapkan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diamanatkan kepada OJK melalui Undang-Undang  Nomor  1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM, pada tahun ini OJK secara intensif melanjutkan persiapan pelaksanaan UU LKM tersebut dengan melakukan kegiatan strategis lanjutan sebagai berikut:

  1. Sebagai upaya penyebaran informasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, OJK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi melanjutkan program sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya serta pelatihan dasar pembinaan dan pengawasan LKM bagi pejabat dan/atau staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditunjuk yang telah dimulai sejak akhir tahun 2014. Adapun daerah yang telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan adalah Bogor, Bandung, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Kediri, dan Makassar. Pada tahun 2015, sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi Tengah, dan Bali. Pelaksanaan di provinsi lainnya masih menunggu data peserta pelatihan dari SKPD Kabupaten/Kota dan dalam proses koordinasi dengan Kantor Regional/Kantor OJK serta Pemerintah Provinsi.
  2. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan LKM, OJK juga membangun Sistem Informasi LKM berbasis web-based, yang antara lain berfungsi  untuk menampung data hasil inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Sistem Informasi LKM tersebut juga dilengkapi dengan aplikasi proses perizinan dan laporan keuangan serta analisis laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM. 

 

Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Khusus untuk LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya UU LKM seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan lembaga lain yang dipersamakan dengan itu, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan paling lambat tanggal 8 Januari 2016. LKM yang salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana mayarakat dan belum memperoleh izin usaha dari OJK sampai batas waktu tersebut dikenakan sanksi pidana. Mengingat terbatasnya jangka waktu pengukuhan LKM, maka diperlukan peningkatan koordinasi antar Kantor OJK dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainya. Kantor OJK dan Pemerintah Daerah akan lebih proaktif antara lain melakukan sosialisasi dalam wilayah terbatas, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, verifikasi LKM yang memenuhi persyatan perizinan dan asistensi perizinan LKM. 

Dibaca : 1249 kali
Baru dibaca Terpopuler