Sabtu, 18 Nopember 2017 | 18:47 WIB

Kadin Minta Pemerintah Rasionalkan Fiskal Untuk Infrastruktur

Kamis, 07 Maret 2013 / macro / antara

Jakarta, investorpialang.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah agar dapat lebih merasionalkan kebijakan fiskal guna lebih dioptimalkan penggunaannya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang memadai.

"Kadin meminta agar pemerintah memperbaiki politik fiskal secara lebih raksonal sehingga kontribusi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi optimal," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Anindya N Bakrie di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, seharusnya pemerintah segera melakukan realokasi pengeluaran anggaran untuk subsidi energi ke pengeluaran untuk infrastruktur dan perbaikan sistem logistik nelayan.

Ia mengemukakan, Kadin dan dunia usaha pada umumnya melihat secara optimistis bahwa ekonomi Indonesia ke depan sangat menjanjikan seperti terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, masuknya investasi dengan gencar, dan berkembangnya tingkat konsumsi masyarakat.

Namun pada saat yang sama, lanjutnya, terlihat pula beberapa kelemahan struktur ekonomi Indonesia seperti terlihat pada defisit primer dari anggaran pemerintah, subsidi yang memberatkan, dan pelemahan rupiah.

"Kadin mencermati bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini tidak ada perbaikan kebijakan pemerintah sehingga permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah tidak bisa diselesaikan," kata Anindya.

Wakil Ketua Umum Kadin menyatakan, penerimaan anggaran pemerintah terus berkembang dari pajak masyarakat dan dunia usaha tetap tidak efisien dari sisi pengeluarannya.

Ketidakefisienan itu, ujar dia, terjadi karena terkuras untuk subsidi energi, pengeluaran belanja pegawai/barang yang boros, serta desentralisasi keuangan yang belum efektif.

"Akibat dari struktur fiskal yang lemah seperti ini dan telah mengalami defisit primer, maka pengeluaran untuk kebutuhan infrastruktur tidak maksimal," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi, Pieter Gontha mengatakan, peningkatan subsidi BBM akan mencemaskan dampaknya dalam beberapa tahun ke depan.

Pieter juga menyorot jumlah subsidi BBM yang mulai mendekati Rp300 triliun per tahun padahal dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Kita harus melihat ini ke depan, karena dampaknya baru akan terasa 3-5 ke depan," katanya.

Dibaca : 563 kali
Baru dibaca Terpopuler