Minggu, 27 Mei 2018 | 22:57 WIB

Pengelolaan Profesional Hindarkan BUMN Dari Intervensi Politik

Rabu, 05 Juni 2013 / macro / antara

Jakarta, investorpialang.com - Pengamat ekonomi Dawam Rahardjo menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dikelola secara profesional agar mengurangi intervensi politik, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap perusahaan milik negara.

Hal itu diungkapkan ekonom senior Dawam Rahardjo, saat menjadi pembicara bedah buku berjudul "Antara Pasar dan Politik: BUMN di bawah Dahlan Iskan", di Gedung Arsip, hasil karya Fachry Ali dan Dirut Pelindo II RJ Lino, di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga turut hadir, selain sejumlah direksi BUMN.

Menurut Dawam, pengelolaan BUMN dari waktu ke waktu mengalami perbedaan.

Di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru jumlah BUMN mencapai sekitar 240 perusahaan, selanjutnya terus berkurang hingga saat ini sekitar 141 perusahaan.

"Pada Orde Baru kepemimpinan BUMN banyak dijalankan oleh para birokrat dan dari kalangan jenderal, meskipun BUMN ketika itu mengalami kemajuan," ujarnya.

Namun memasuki masa reformasi, perusahaan milik negara diharuskan harus mampu dikelola dengan lebih profesional karena menuntut transparansi.

Intervensi politik perlahan tapi pasti dikurangi sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMN ke arah yang lebih baik.

"Di masa lalu BUMN cenderung masuk dalam pusaran politisasi, dan dijadikan sebagai kendaraan politik. Namun saat ini stigma itu perlahan dihapuskan karena pengelolaan BUMN harus dari kalangan profesional," ujar Dawam.

Ia pun membandingkan pengelolaan BUMN di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia yang sukses melakukan transformasi usaha yang ditujukan untuk kepentingan sosial, bukan sekelompok tertentu.

"Kisah sukses Malaysia dalam transformasi BUMN pantas disimak, karena didasarkan pada keinginan untuk memberantas kemiskinan para pribumi," ujar Dawam.

Melalui program privatisasi, katanya, BUMN Malaysia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memberikan pinjaman tanah kepada pribumi kemudian mengembangkan perkebunan kelapa sawit termasuk menyediakan kredit melalui koperasi.

"Bahkan kesuksesan BUMN Malaysia tersebut menjadikan perusahaan milik negara mereka bisa menembus pasar global, namun tetap mempertahankan ekonomi rakyatnya," ujar Dawam.

Terkait dengan Dahlan Iskan, yang merupakan orang nomor satu saat ini di Kementerian BUMN, Dawam mengatakan Dahlan merupakan sosok yang fenomenal.

"Dahlan seorang pengusaha swasta yang berani melaksanakan reformasi di BUMN dengan cara demonstratif dan membuat sejarah, tradisi kerja BUMN dan dunia politik yang berlangsung dinamis," tegas Dawam.

Ia pun menyebutkan bahwa Dahlan bagian dari "the authorized power structure" yang berani melawan arus, berani berseberangan dengan kalangan DPR.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan perusahaan milik negara masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan kontribusi kepada negara asalkan transformasi yang dilakukan berkesinambungan dan menghilangkan inefisiensi.

"Dengan transformasi, penerapan efisiensi, dan bekerja sama dengan institusi negara lainnya BUMN akan sangat mampu untuk meningkatkan peranannya sebagai penyumbang pendapatan bagi APBN," kata Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini menuturkan, keberadaan BUMN harus memenuhi tiga syarat yaitu pertama, dalam rangka menjaga ketahanan nasional seperti BUMN persenjataan, energi, pangan.

Kedua BUMN menjadi "engine of growth" (mesin pertumbuhan), seperti industri semen, industri penerbangan. Ketiga, BUMN yang diarahkan menjadi perusahaan berkelas internasional (international champion).

Dahlan pun mengaku, saat ini Kementerian BUMN segera menuntaskan pemilahan 141 perusahaan, mana saja yang dipertahankan untuk dikembangkan, dan perusahaan yang terpaksa dilikuidasi.

Dibaca : 821 kali
Baru dibaca Terpopuler