Senin, 20 Nopember 2017 | 10:56 WIB

Pelaku Industri Tambang Pertanyakan Pajak Ekspor

Sabtu, 13 April 2012 / macro / st04
Pelaku Industri Tambang Pertanyakan Pajak Ekspor
Terkait :

 

Pialang News - Pelaku industri pertambangan nasional mempertanyakan rencana Menteri Perdagangan yang akan memberlakukan pajak ekspor batu bara dan tambang mentah sebesar 25- 50 persen.
 
Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang melarang tambang mentah pada 6 Mei 2012 mendatang.     
 
"Kebijakan pemerintah banyak yang tidak konsisten, ini membingungkan pelaku industri dan investor," kata Direktur External Affair Produsen Nikel, PT Billy Indonesia, Widdi Aswindi, di Jakarta hari ini.
 
Widdi mengatakan, kebijakan ini mencerminkan tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah. Dampaknya akan membingungkan pelaku industri dan investor.  
 
Menurutnya, selama ini hasil tambang hanya diekspor dalam bahan mentah, tanpa diolah dulu, sehingga barang tambang tersebut tidak memiliki nilai tambah. Meski demikian, dia tidak sepakat jika pemerintah memberlakukan pajak ekspor tersebut. 
 
Pasalnya berdasarkan UU Minerba, pengusaha tambang nasional sudah diwajibkan membuat pabrik pengolahan (smelter) hingga diberi tenggat waktu hingga 2014 mendatang. UU ini sudah memberi kewajiban bagi pengusaha tambang nasional untuk memberikan nilai tambah pada barang mentah.
 
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Aturan tersebut mulai diberlakukan secara bertahap pada Mei 2012. Tujuannya adalah menjamin pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri.
 
Sementara Kementerian Perdagangan menyatakan tetap mengizinkan pelaku industri tambang mineral mengekspor mineral sesuai dengan kontrak. Ekspor hanya diizinkan jika perusahana tambang tersebut sudah memiliki roadmap hilirisasi. 
 
"Pemerintah harus membat aturan dengan jelas, jangan tumpang tindih," kata Widdi.
 
Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) Tony Wenas mengatakan, pengenaan pajak ekspor tambang bisa diberlakukan pada izin usaha pertambangan (IUP). Sementara jika diberlakukan pada kontrak karya harus dikaji lebih lanjut.  
 
Pasalnya, pajak yang dikenakan pada pemegang KK sesuai pajak yang berlaku pada masa penandatanganan kontrak. Jika pajak itu diberlakukan, maka harus mengubah KK. "Ini kan menabrak aturan," kata Tony.
 
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya menyatakan, pemerintah akan menerapkan pajak ekspor tambang mentah maksimal 50 persen pada tahun depan. Adapun untuk tahun ini, dipatok hingga 25 persen. Untuk tahap awal, Kementerian ESDM mengusulkan pajak ekspor sebesar 15 persen.
Dibaca : 316 kali
Baru dibaca Terpopuler