Senin, 20 Nopember 2017 | 11:04 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi dan Solusi Pengendalian Impor

Selasa, 26 Agustus 2013 / macro / antara

Jakarta, investorpialang.com - Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi kondisi perekonomian Indonesia yang goncang setelah melemahnya kurs rupiah, dinilai lebih efektif bila langsung menyentuh solusi pengendalian impor.

Sebagaimana diberitakan, keempat kebijakan yang telah diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa bertujuan memperbaiki neraca transaksi berjalan, termasuk menjaga nilai tukar rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi, dan mendorong percepatan investasi.

Paket pertama akan dilakukan dengan mendorong ekspor melalui pemberian "additional deduction tax" untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, sekaligus menurunkan impor migas dengan meningkatkan penggunaan biodiesel dan menetapkan pajak sejumlah barang mewah impor.

Sedangkan paket kebijakan kedua dilakukan dengan memberikan insentif industri padat karya serta pengubahan sistem pemberian upah minimum provinsi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan level inflasi.

Sementara paket ketiga adalah mengubah tata niaga impor daging sapi dan produk hortikultura, yang diubah dari pembatasan kuantitas atau kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan harga.

Terakhir, paket keempat berupa penyederhanaan perizinan dengan optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu, khususnya di sektor strategis, seperti sektor migas.

Terkait dengan impor, LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyorot bahwa pengendalian impor merupakan satu solusi yang efektif dalam kondisi seperti ini.

"Segera kendalikan impor kalau tidak neraca perdagangan akan kian melebar," kata Direktur Eksekutif IGJ, M Riza Damanik, kepada Antara, Sabtu (24/8).

Namun di sisi lain, ujar Riza, pemerintah juga harus meningkatkan produktivitas pangan dengan strategi memberikan insentif di sejumlah sektor.

Hal tersebut dinilai diperlukan untuk menyegerakan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Untuk itu, IGJ mendesak pemerintah agar segera meninggalkan solusi impor sebagai solusi untuk menjawab persoalan pangan nasional dan menghentikan liberalisasi pertanian yang didorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan mendorong tingginya biaya impor dan berdampak kepada naiknya harga pangan impor," katanya.

Ia juga mendesak agar kedaulatan pangan segera direalisasikan melalui prioritas anggaran negara untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, khususnya kepada petani dan nelayan tradisional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, nilai rupiah makin terpuruk akibat kebijakan impor yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Ini merupakan akibat pemerintah menempuh 'policy instant', apa-apa impor. Jadi kebutuhan valuta asing meningkat," kata Harry di Batam, Kamis (22/8).

Kebijakan impor, kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu, memang dapat bekerja secara instan untuk menurunkan harga kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah tidak memikirkan jangka panjang dari impor, yaitu kebutuhan valuta asing yang meningkat hingga melemahkan nilai rupiah.

Selain itu, harga berbagai produk impor diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 15 persen dibandingkan kondisi normal akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

"Kenaikan tersebut karena semua transaksi ekspor impor di pasar internasional menggunakan dolar AS," ujar Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Bambang Sukadi di Surabaya, Kamis (22/8).

Salah satu dampaknya, menurut dia, importir mengalami kerugian yang diprediksi bisa mencapai triliunan rupiah dalam setiap nilai perdagangan dari produk yang dihasilkan.

Larang impor BBN Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang sejumlah perusahaan seperti Pertamina untuk mengimpor bahan bakar nabati (BBN).

"Pemerintah harus berani melarang Pertamina mengimpor BBN atau campuran BBM. Bila Pertamina misalnya masih memerlukan untuk mengimpor BBM, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta Widjaja Kamdani.

Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah agar dengan kongkrit dapat membantu Pertamina dan pemasoknya menyediakan "blending facility" guna melakukan pencampuran BBN dengan BBM di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, ujar dia, pemerintah juga diharapkan lebih lanjut harus bisa mendorong secara pasti institusi perbankan dan keuangan nasional untuk bisa menyediakan modal kerja bagi para pengusaha petani yang melakukan tanam tanaman BBN seperti jatropha, sweet sorghum, ketela, dan jagung.

Selain itu, pemerintah juga diminta menyegerakan melakukan evaluasi segenap aturan-aturan hulu-hilir agar keputusan ini bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian yang saat ini tengah mengalami penurunan.

Ia mengingatkan bahwa dunia usaha telah berulang kali mendengar pernyataan pemerintah yang mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati dan mendorong pengurangan pelepasan emisi gas rumah kaca terkait perubahan iklim.

Hal tersebut antara lain tercetus dalam sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah yang diumumkan pada Jumat (23/8) dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya.

Salah satu kebijakan yang baru dirilis adalah peningkatan penggunaan biodiesel (biofuel) untuk kebutuhan dalam negeri yang ditujukan antara lain guna menekan impor BBM khususnya solar.

"Pemerintah tentunya berharap dengan kebijakan tersebut dapat menurunkan konsumsi solar impor dengan porsi biodiesel dalam solar yang kini komposisinya diperbesar," katanya.

Ia mengemukakan, Kadin secara umum menyambut baik itikad ini namun perlu mengingatkan pemerintah agar kali ini bisa lebih serius. Dalam arti dorongan ini tidak hanya berhenti pada himbauan saja tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu hilir dalam implementasinya.

Kadin berharap pemerintah segera menetapkan langkah-langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan khususnya di bidang energi dalam tataran aturan yang mewajibkan agar segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan.

"Kadin juga meminta pemerintah mendahulukan produksi dalam negeri sehingga kebijakan ini bukan hanya berdampak bagi lingkungan saja namun sekaligus dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha 'renewable energy' (energi terbarukan) di Indonesia," ujarnya.

Kurangi impor solar Pemerintah sendiri juga menyatakan akan mengurangi impor bahan bakar minyak jenis solar untuk menekan defisit perdagangan yang terus meningkat.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Jumat (23/8) mengatakan, pemerintah akan mewajibkan pencampuran unsur nabati (fatty acid methyl ester/FAME) pada produk solar transportasi dari 2,5 menjadi 10 persen.

"Dengan peningkatan kewajiban mandatori ini, maka akan menekan impor solar," katanya.

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS di antaranya menekan impor solar melalui substitusi dengan biodiesel.

Saat ini, meski aturan hanya 2,5 persen, namun PT Pertamina (Persero) sejak 15 Februari 2012 sudah memakai FAME sebesar 7,5 persen.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain disebutkan, mandatori atau kewajiban badan usaha melakukan pencampuran bahan nabati ke dalam BBM transportasi hanya 2,5 persen mulai Januari 2010 dan sejak Januari 2015 naik menjadi 5 persen.

Menurut Susilo, saat ini, kapasitas produksi FAME nasional mencapai 4,3 juta kiloliter per tahun atau setara 80.000 barel per hari. "Kalau itu semua masuk ke dalam BBM, maka bisa mengurangi impor solar hingga 80.000 barel per hari," katanya.

Ia juga mengatakan, pemerintah akan membuat Peraturan Menteri ESDM yang mewajibkan badan usaha seperti Pertamina memakai FAME 10 persen.

Selain Pertamina, lanjutnya, pemerintah juga akan mewajibkan PT PLN (Persero) dan industri memakai FAME dalam prosentase tertentu.

Dengan adanya pengendalian impor yang efektif, maka diharapkan Indonesia juga dapat mewujudkan visinya dalam mencapai negara yang dapat berswasembada, baik di sektor energi maupun dalam mencapai kedaulatan pangan.

Dibaca : 1157 kali
Baru dibaca Terpopuler