Rabu, 25 April 2018 | 03:27 WIB

BPH Migas Minta "Open Access" Diterapkan Oktober

Kamis, 01 Agustus 2013 / macro / antara

Jakarta, investorpialang.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi meminta pemerintah menerapkan fungsi pemakaian bersama atau "open access" pada pipa PT PGN Tbk mulai Oktober 2013.

Kepala BPH Migas Andy N Sommeng di sela acara Menteri ESDM Jero Wacik mengecek kesiapan Lebaran di Terminal BBM, Plumpang, Jakarta Utara, Rabu, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri ESDM Jero Wacik agar menjalankan kebijakan "open access".

"Kemarin, kami sudah kirim surat ke Menteri yang meminta 'open access' diterapkan pada Oktober 2013," katanya.

Menurut dia, sesuai surat Dirjen Migas Kementerian ESDM yang saat itu masih dijabat Evita Legowo, PGN masih diberi waktu melaksanakan "open access" sampai Oktober 2013. "Kami minta batas waktu itu ditepati," katanya.

Andy mengatakan, sekarang akibat belum diterapkannya "open acess", tata niaga gas belum berjalan efisien.

"Masih ada yang tidak 'fair'. Jadi, gas yang ada di hulu tidak bisa lewat pipa, akibatnya tidak terdistribusikan ke konsumen," katanya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya sudah menerima surat BPH Migas tersebut."Saat ini, kami masih evaluasi," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga sudah melakukan studi banding ke luar negeri terkait penerapan "open access".

Ia mengatakan, pemerintah akan mengkaji "open access" terutama dilihat dari fungsi pengembangan infrastrukturnya.

"Kami akan lihat dari seluruh penyedia infrastrukturnya siapa saja, lalu fungsi kemampuan finansialnya seperti apa. Itu konsiderannya," katanya.

Prinsipnya, lanjut Edy, pihaknya akan mengarahkan adanya infrastruktur gas secara terintegrasi.

Sejumlah negara seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Singapura sudah menerapkan "open acces" dan tata niaga gasnya berjalan efisien.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, PGN semestinya menjalankan "open access", dua tahun setelah permen diterbitkan atau 2011.

Namun, Kementerian ESDM sudah memperpanjangnya hingga akan berakhir Oktober 2013.

Pada 2011, PGN telah mengirim surat ke Dirjen Migas Kementerian ESDM yang meminta pemerintah memperpanjang batas waktu selama 10 tahun atau hingga 2021.

Dibaca : 599 kali
Baru dibaca Terpopuler