Senin, 20 Nopember 2017 | 10:54 WIB

Permen Kelautan No. 30/2012 Pro Asing

Kamis, 01 Mei 2013 / macro / antara

Jakarta, investorpialang.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap berpihak kepada kapal asing yang akan menguras sumber daya perikanan.

"Permen 30/2012 berpihak kepada kapal-kapal asing. Pasal 69 Ayat 3 dan Pasal 88 aturan yang sama membolehkan kapal berbobot di atas 1.000 GT untuk mendaratkan dan membawa ikan ke luar negeri," kata Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kiara Mida Saragih di Jakarta, Selasa.

Menurut Mida, keuntungan di balik aturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo itu adalah terbukanya pintu penjarahan ikan di lautan yang merupakan kawasan perairan Indonesia karena Permen KP No 30/2012 dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pencurian ikan.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah kapal yang memiliki bobot mati di atas 1.000 GT adalah kapal-kapal asing seperti Prancis, Jepang, dan Spanyol.

"Indonesia tidak bakal menikmati keuntungan serupa karena cuma memiliki kapal-kapal berbobot 800 GT ke bawah dan sumber daya ikannya akan dihabisi," katanya.

Mida juga berpendapat bahwa Permen tersebut juga berpeluang memperburuk tata kelola perikanan nasional.

Untuk itu, Kiara mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan RI segera merevisi pasal-pasal di dalam Permen KP No 30/2012 yang dinilai berpihak kepada pihak asing.

"Dengan tujuan supaya sejalan dengan semangat pengelolaan perikanan yang lestari, serta pemenuhan ikan domestik sebagaimana dalam UU Perikanan No 45 Tahun 2009," katanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Desember 2012 lalu telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pada Permen No 30 Tahun 2012 yang terdiri dari 94 pasal ini, Kiara menemukan pasal-pasal yang bertentangan dengan UU Perikanan No 45/2009 karena Permen No 30/2012 dinilai juga dapat memacu kekurangan stok ikan untuk konsumsi dan kebutuhan domestik.

Dengan begitu, hilirisasi pengolahan ikan sulit terwujud dan lantas mempersempit lapangan pekerjaan di sektor perikanan. Padahal sebelumnya sudah ada UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 yang memiliki semangat pemenuhan kebutuhan ikan dalam negeri.

Dibaca : 618 kali
Baru dibaca Terpopuler