Minggu, 27 Mei 2018 | 23:01 WIB

Calon Direksi BEI Saat Ini Lebih Tertutup

Selasa, 17 April 2012 / market / st02

 

Pialang News - Proses pencalonan direksi Bursa Efek Indonesia yang meminimalisir peran anggota bursa dan lebih ditentukan oleh pemerintah membuat calon direksi BEI saat ini lebih 'tertutup' kepada publik. Padahal seharusnya publik berhak mengetahui siapa calon direksi BEI yang akan maju dalam pemilihan direksi BEI. 
 
Hal tersebut terlihat ketika wartawan menanyakan beberapa direksi BEI yang dikabarkan akan mencalonkan kembali sebagai direksi BEI. Ito Warsito misalnya. Direktur Utama BEI yang dikabarkan akan kembali maju menjadi orang nomor satu BEI ini enggan mengatakan apakah akan mencalonkan diri kembali atau tidak dalam pemilihan direksi BEI. 
 
"Untuk pertanyaan yang bersifat pribadi, saya tidak mau menjawabnya. Lebih banyak ditanyakan kepada perusahaan efek anggota bursa yang mencalonkan direksi BEI," kata Ito, di Gedung BEI, Selasa (17/4).
 
Dalam pertemuan dengan wartawan, Ito hanya memaparkan bahwa revisi aturan III.A.3. tentang Direktur Bursa Efek yang diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memang ada perubahan dari segi proses pencalonan direksi BEI. Perubahan tersebut adalah pencalonan kali ini satu calon paket direksi BEI diusung oleh minimal 10 anggota bursa dengan minimal transaksi tahunan yang dimiliki minimal 10% dari total transaksi BEI. 
 
Hal yang tak jauh berbeda juga dilakukan calon direksi BEI yang saat ini juga sudah menjabat sebagai Direksi Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Uriep Budhi Prasetyo. Uriep malah enggan memaparkan sepatah kata pun terkait kabar pencalonannya sebagai direksi BEI periode mendatang. 
 
Sebelumnya, Dewan Pakar Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI), Johanes Soetikno, mengakui bahwa euforia pemilihan direksi BEI saat ini tidak sesemarak pada pemilihan periode sebelumnya. Hal tersebut didasarkan kepada adanya kemungkinan akibat revisi aturan III.A.3. tersebut perubahan utama dalam aturan yang baru adalah tidak ada lagi mekanisme pemilihan oleh anggota bursa namun langsung ditentukan oleh regulator. 
 
Walaupun di dalam aturan tersebut, Johanes masih menganggap masih ada unsur demokrasi di dalamnya dimana anggota bursa masih dapat mencalonkan paket direksi BEI periode selanjutnya.
 
"Memang sepertinya ada unsur itu (revisi aturan III.A.3), akan tetapi kita lihat dulu saja, walaupun penetapannya dilakukan sepenuhnya oleh Bapepam-LK. Adanya revisi aturan tersebut kemungkinan karena ada perluasan wewenang dari regulator akibat dari proses transisi dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tambahnya. 
 
Meski demikian, Johanes berpikir positif bahwa revisi aturan tersebut memang dibuat untuk memastikan program-program yang dicanangkan regulator dapat terus berjalan dengan baik. 
Dibaca : 469 kali
Baru dibaca Terpopuler